Nota Kesepahaman

 KESEPAHAMAN BERSAMA

 

ANTARA

 

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

 

DENGAN

 

ASOSIASI PENGUSAHA DESA INDONESIA

                                                      

TENTANG

 

PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

 

NOMOR :
NOMOR : 01/MOU/XII/2019

 

Pada hari ini … Tanggal  … Bulan …… Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,   Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, dan Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. M . IRFANTORO : Presiden Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia yang beralamat Di Jalan Rawajati Barat II, Nomor 17, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan bersama-sama disebut “PARA PIHAK”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

  1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
  2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perkumpulan yang dibentuk untuk menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan pengusaha desa untuk membantu kemajuan usaha ekonomi, dan kesejahteraan desa serta sebagai mitra strategis bagi Pemerintah;
  3. bahwa untuk mendukung program-program PIHAK KESATU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal desa secara optimalisasi, peran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu dijalin kerjasama diantara PARA PIHAK;

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Program Kerjasama Pengembangan Usaha Ekonomi Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

  • Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
  • Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menciptakan sinergi program PARA PIHAK dengan prinsip pengembangan usaha ekonomi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal desa secara optimalisasi.

 

Pasal 2

RUANG LINGKUP

 

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

  1. fasilitasi untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam rangka pengembangan Unit Bisnis Desa;
  2. pendampingan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan-pelatihan di di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi;
  3. penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
  4. dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang akan dilaksanakan;
  5. memasarkan produk Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi;
  6. pembentukan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan potensi desa dan pasar;
  7. mensosialisasikan dan penerapan teknologi dan inovasi di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang sesuai dengan potensi desa;
  8. menyediakan informasi dan akses sumber dana non-APBN dan non-APBD dalam percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui unit usaha di Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan peraturan dan perudang-undangan;
  9. peningkatan kualitas dan legalitas produk barang dan/atau jasa di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan standardisasi yang berlaku;
  10. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di masing-masing PIHAK.

 

Pasal 3

PELAKSANAAN

 

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

 

Pasal 4

PEMBIAYAAN

 

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

 

  • Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
  • Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kesepahaman bersama ini berakhir.
  • Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.

 

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

 

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukkan untuk perencanaan program selanjutnya.

 

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

  • Hal-hal yang belum diatur dan/atau segala perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur selanjutnya oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
  • Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

 

Pasal 8

PENUTUP

 

  • Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda-tangani dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara PARA PIHAK.
  • Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 

 

PIHAK KEDUA,

 

 

 

 

 

              M . IRFANTORO

PIHAK KESATU,

 

 

 

 

 

ANWAR SANUSI